MORUT, TEKAPE.co – Bupati Morowali Utara (Morut), Dr dr Delis Julkarson Hehi MARS, mengatakan, pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 sebelumnya, terealisasi hingga mencapai, Rp1,085 triliun, atau Rp18 miliar lebih besar dari rencana semula, yakni Rp 1,067 triliun.
Sementara itu, dari sisi pengeluaran atau belanja, dari rencana awal Rp1,082 triliun, yang bisa terealisasi 95 persen atau sebanyak Rp 1,011 triliun.
Pernyataan tersebut, dikatakan, Bupati Delis, saat pidato pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Bupati terhadap APBD tahun 2021, di depan Rapat Paripurna, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Morut, Senin (6/6/2022).
Bupati Delis, menjelaskan, realisasi pendapatan daerah tersebut, mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD sebesar Rp103,4 triliun atau 78 persen dari rencana Rp103,9 Triliun.
Kemudian pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan antar daerah yang terealisasi sebanyak Rp 963,2 miliar atau 105 persen dari rencana sebelumnya Rp 916,7 miliar, termasuk PAD lain-lain Rp18,3 miliar atau 102 persen dari rencana Rp18,1 miliar.
Kata dia, dari sisi belanja daerah, terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah, dan bantuan sosial senilai Rp 677 miliar.
Kemudian belanja modal mencakup modal tanah, modal peralatan dan mesin, modal gedung dan lainnya Rp 159 miliar serta belanja tak terduga Rp 293 miliar.
Ada juga belanja transfer Rp 175,3 miliar dan anggaran pembiayaan daerah Rp 8,3 miliar.
Bupati Delis, mengatakan, Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Morut tahun 2021 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.
“Laporan Keuangan Pemda Morut tahun anggaran 2021 itu, telah mendapatkan penilaian dari BPK RI Sulteng, dan hasilnya kita mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Politisi Senior Partai Hanura itu.
Rapat paripurna DPRD Morut, dipimpin oleh Ketua DPRD Morut, Hj Megawati Ambo Asa SIP, dan dihadiri para wakil ketua, ketua komisi dan alat-alat kelengkapan dewan lainnya, anggota forkompimda Morut termasuk sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Morut. (MCDD/ NAL)
